0
0
◆ Latar Belakang Krisis Legitimasi
Sejak awal reformasi, DPR menjadi simbol demokrasi Indonesia. Namun, pada tahun 2025, lembaga ini menghadapi tantangan serius berupa krisis legitimasi. Skandal, kebijakan kontroversial, hingga protes nasional membuat citra DPR jatuh ke titik terendah.
Survei berbagai lembaga menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya berada di angka puluhan persen, jauh di bawah institusi lain. Krisis ini bukan hanya soal citra, tetapi menyangkut fondasi demokrasi Indonesia.
◆ Pemicu Krisis DPR 2025
Beberapa faktor utama yang memperparah situasi:
-
Kenaikan Gaji DPR → di tengah kondisi ekonomi sulit, DPR tetap meloloskan kenaikan gaji dan tunjangan.
-
Pajak Properti → kebijakan baru dianggap menambah beban rakyat kecil.
-
Skandal Korupsi → sejumlah anggota DPR terjerat kasus besar, termasuk gratifikasi proyek infrastruktur.
-
Represi Terhadap Demonstrasi → aparat dianggap berlebihan membubarkan aksi mahasiswa dan rakyat.
-
Oligarki Politik → DPR lebih sering berpihak pada kepentingan elite dibanding rakyat.
◆ Gelombang Protes Nasional
Krisis ini memunculkan protes nasional di berbagai kota besar. Ribuan mahasiswa, buruh, dan masyarakat sipil turun ke jalan.
Ciri khas protes 2025:
-
Tagar Viral → #MosiTidakPercaya dan #ReformasiDPR trending di media sosial.
-
Aksi Simbolis → rakyat menggelar sidang rakyat untuk menolak legitimasi DPR.
-
Kreativitas Gerakan → mural, meme, musik protes jadi media ekspresi.
-
Solidaritas Nasional → aksi terjadi serentak dari Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, hingga Makassar.
Fenomena ini mengingatkan pada euforia Reformasi 1998, meski konteksnya berbeda.
◆ Respons DPR dan Pemerintah
Alih-alih introspeksi, sebagian besar anggota DPR memilih defensif. Mereka menyalahkan rakyat yang disebut “terprovokasi” dan menuding protes ditunggangi kepentingan politik.
Pemerintah mencoba meredam situasi dengan menjanjikan evaluasi kebijakan. Namun, janji tanpa aksi nyata membuat protes semakin meluas. Media internasional bahkan menyoroti situasi ini sebagai “crisis of democracy” di Indonesia.
◆ Dampak Sosial dan Politik
Krisis legitimasi DPR berdampak luas terhadap kondisi nasional:
-
Polarisasi Publik → sebagian mendukung DPR, sebagian besar menolak.
-
Ketidakstabilan Politik → pemerintahan sulit menjalankan kebijakan dengan dukungan publik minim.
-
Ekonomi Melemah → investor mulai ragu terhadap stabilitas demokrasi Indonesia.
-
Bangkitnya Gerakan Sipil → rakyat dan mahasiswa mengambil peran sebagai oposisi moral.
◆ Kritik Akademisi dan Aktivis
Para akademisi menilai DPR sedang menghadapi krisis representasi. Rakyat tidak merasa diwakili oleh parlemen yang lebih sibuk dengan kepentingan elite.
Aktivis menekankan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah reformasi menyeluruh, mulai dari transparansi anggaran hingga pembatasan privilese DPR.
Beberapa pengamat bahkan menyebut krisis ini sebagai Reformasi Jilid Dua, karena sifatnya yang mendasar dan melibatkan partisipasi rakyat luas.
◆ Tantangan Reformasi DPR
Upaya reformasi menghadapi banyak kendala:
-
Resistensi Internal → banyak anggota DPR enggan kehilangan privilese.
-
Ketergantungan pada Oligarki → sistem politik masih dikendalikan elite ekonomi.
-
Polarisasi Politik → sulit membangun konsensus antara partai besar.
-
Kelelahan Publik → protes bisa mereda jika tidak ada hasil konkret.
◆ Masa Depan DPR 2025
Beberapa skenario masa depan:
-
Reformasi Nyata → DPR melakukan perbaikan serius, transparan, dan pro-rakyat.
-
Status Quo → DPR bertahan dengan kondisi sekarang, risiko protes semakin besar.
-
Retaknya Koalisi → perpecahan di parlemen bisa memicu instabilitas politik.
-
Lahirnya Gerakan Politik Baru → rakyat membentuk partai alternatif untuk menggantikan DPR lama.
Apapun hasilnya, krisis legitimasi ini akan menjadi catatan sejarah penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia.
◆ Refleksi Sejarah
Sejarah politik Indonesia mencatat bahwa kejatuhan Orde Lama (1966) dan Orde Baru (1998) dipicu oleh krisis legitimasi. Tahun 2025, DPR menghadapi ujian yang sama. Jika gagal mengembalikan kepercayaan publik, bukan tidak mungkin akan ada perubahan besar dalam sistem politik Indonesia.
◆ Kesimpulan
Krisis legitimasi DPR 2025 membuktikan bahwa demokrasi Indonesia masih rapuh. Skandal, kebijakan elitis, dan lemahnya representasi membuat rakyat merasa dikhianati.
◆ Penutup
DPR adalah representasi rakyat, bukan elit. Jika ingin bertahan, DPR harus berani berubah. Reformasi bukan pilihan, tetapi keharusan. Tahun 2025 akan tercatat sebagai momen penting: apakah DPR mampu bangkit atau tenggelam dalam sejarah.
Referensi:
